Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 persen basis poin menjadi 6 persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18 Oktober dan 19 Oktober 2023 "Dengan pembahasan secara resmi secara jeli, prospek risiko risiko yang akan terjadi kedepan rapat dewan gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen," kata Perry dalam Konferensi Pers di Kantor BI, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).
Ferry mengatakan, suku bunga Deposit Facility juga mengalami kenaikan 25 basis poin dari 5 persen menjadi 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility naik 25 basis poin dari 6,5 persen menjadi 6,75 persen. "Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre emtive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor," ucap Ferry. "Sehingga inflasi terkendali dalam sasaran 3 plus/minus 1 persen pada 2023 dan 2,5 plus/minus 1 persen pada 2024," imbuhnya.
Pengamat Militer Ungkap Alasan Roket Hamas Berhasil Tembus Pertahanan Kubah Besi Israel Connie Bakrie Blak blakan Soal Bunker di Al Zaytun, Sempat Masuk Lewat Bawah dan Kaget Lihat Isinya Pengamat Militer Ungkap Penyebab Eks Prajurit TNI Membelot dan Gabung KKB Papua
Jadwal Liga Inggris Pekan 22 Tayang SCTV dan Moji, Man City, Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea Bu Kades Ngamuk Ayam Rp4,5 Juta Dicuri, Mbah Suyatno Tempuh Jalur Hukum: Diberi Rp1 M Pun Tak Kuakui Halaman 4 Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar diperkuat dengan efektivitas implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemudian, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus ditingkatkan untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. "Penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tuturnya.